PALU, Saurus Trans Inovasi – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulteng, Sonny Tandra menyampaikan, berdasarkan data garis kemiskinan di wilayah Sulteng cukup tinggi, menempati posisi kedua setelah Provinsi Gorontalo.
Hal itu ia ungkapkan saat rapat Lanjutan Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Provinsi Sulteng bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terkait Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2023, bertempat di ruang sidang DPRD Provinsi Sulteng, Senin (21/08/2023).
Berdasarkan data, perbandingan garis kemiskinan antara daerah di wilayah Sulawesi, garis kemiskinan di Sulteng sebesar 12,30%, Sulbar 11,75%, Sulsel 8,65%, dan Sulawesi Utara 7%.
Maka dipandang perlu untuk mencari solusinya bersama, agar persoalan garis kemiskinan di wilayah Sulteng dapat turun dengan cepat.
Karena jika dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi di seluruh Provinsi di Indonesia, Sulteng menempati posisi kedua pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi setelah provinsi Maluku Utara. Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulteng tidak berbanding lurus dengan tingginya jumlah garis kemiskinan di wilayah Sulteng.
“Olehnya itu, diharapkan agar penggunaan APBD betul-betul pada peruntukannya dan betul-betul tepat sasaran, sehingga penggunaan APBD betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan garis kemiskinan di Sulteng dapat turun lebih cepat,” tandasnya.
Diketahui, Rapat Banggar tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulteng Dr.Hj.Nilam Sari Lawira dan juga dihadiri oleh Wakil Ketua-III DPRD Provinsi Sulteng H.Muharram Nurdin bersama sejumlah Anggota Banggar DPRD Provinsi Sulteng.
Sementara dari pihak TAPD Provinsi Sulteng dihadiri langsung oleh Ketua TAPD Provinsi Sulteng Dra.Novalina bersama seluruh jajaran OPD terkait yang tergabung dalam TAPD Provinsi Sulteng.
Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Provinsi Sulteng memberikan kesempatan kepada Ketua TAPD Provinsi Sulteng untuk memberikan penjelasan terkait pembahasan rancangan kebijakan umum perubahan APBD (KUA) dan juga prioritas anggaran sementara perubahan (PPAS-P) tahun anggaran 2023. (Sumber : Humas Set.DPRD Provinsi Sulteng)
Baca juga https://saurustv.id/2023/08/15/dprd-dan-pemprov-sulteng-setujui-rancangan-kua-ppas-2024/