Parigi Moutong, Saurus Trans Inovasi – Anggota DPRD Parigi Moutong, Muhamad Fadli, meminta OPD terkait menghitung estimasi operasional ambulans selama satu tahun anggaran.
Hal itu kata dia, untuk memutus mata rantai utang operasional ambulans rujukan yang terus ada setiap tahun.
“Dari tahun 2014 saya sudah sering persoalkan ini. Persoalan dana ambulans Bansos dan BPJS, seluruh klaim pembayaran ambulans rujukan baik Puskesmas dan Rumah Sakit, tolong pimpinan BPJS bisa memberikan gambaran. Supaya kita mengetahui dalam pegambilan keputusan kebijakan anggaran,” ujar Fadli saat rapat dengar pendapat lintas komisi, yang dipimpin Arifin Dg Palalo dan dihadiri Ketua DPRD, Sayutin Budianto.
Fadli menyayangkan, setiap tahun masalah ambulans rujukan pesien rawat inap dan bersalin dari Rumah Sakit dan Puskesmas, menjadi catatan utang pemerintah daerah.
Hal itu terjadi karena, pihak Puskesmas tidak memiliki dana talangan untuk merujuk pasien ke Rumah Sakit Daerah.
“Dinsos seharusnya ini sudah pernah hitung berapa klaim untuk rujukan setiap tahun. Dari 2014 saya jadi anggota DPRD ini tidak selesai-selesai. Dulu ini kita anggap persoalan serius, karena sudah sering dibahas psikologi kita jadi anggap biasa,” ungkapnya.
Fadli bahkan mendapatkan sejumlah kasus di lapangan, keluarga pasien yang terpaksa meminjam uang supaya bisa mendapatkan rujukan sesegera mungkin.
“Rakyat kadang tidak ada uang sama sekali saat keluarganya dirujuk, hampir tidak ada daya masyarakat. Uang harus disiapkan, apalagi jarak Puskesmas dengan desa juga jauh. Pasien miskin jangan diberatkan,” tandasnya.
Bukan hanya itu, Fadli bahkan mengusulkan agar Dinkes dan OPD terkait lainya mempertimbangkan pembiayaan untuk ambulans pemulangan jenazah, yang selama ini tidak ditanggung BPJS.
“Ambulans pemulangan jenazah pasien miskin yang tidak ditanggung BPJS itu juga harus sudah dipikirkan ditanggung pemeritah daerah,” ungkapnya.
Kepala Puskesmas Tada, Masdari Yusuf mengatakan, dalam sekali rujuk ambulans Puskemas Tada ke RSUD Anutaloko membutuhkan sekurang-kurangnya Rp200 ribu untuk bahan bakar saja.
“Utang Bansos bulan November Desember Rp34 juta lebih, 2022 utang non kapitasi September sampai Desember termasuk rujukan persalinan dan rawat inap total Rp152 juta lebih” ujar Masdari
Menurutnya, yang jadi permasalahan dalam proses rujukan yaitu Puskesmas harus punya dana talangan untuk operasional ambulans, sementara kas Puskesmas tidak mampu mencukupi kebutuhan itu selama satu tahun.
“Karena proses pembayaran dari daerah agak lambat ke Puskesmas, sedangkan orang dirujuk tiap hari ada. Kita tidak punya pembiayaan lebih, minimal uang bensin untuk merujuk. Biasanya kita terpkasa meminjam uang pasien untuk beli bahan bakar transport dari Puskemas ke Rumah Sakit,” bebernya.
Kepala BPJS Parigi Moutong, Husna mengatakan, khusus untuk klaim rujukan pasien sekitar Rp100 juta untuk satu bulan. Karena adanya perbedaan jarak tiap Puskesmas ke Rumah Sakit, sehingga angka itu merupakan hitungan rata-rata.
“Kalau angka pastinya setiap bulan untuk tiap Puskesmas, kami mohon izin untuk menghitung karena itu tarikan aplikasi,” jawabnya.
Menanggapi itu, Muhamad Fadli meminta catatan angka akumulasi tahunan, agar tidak ada lagi tunggakan utang setiap tahun.
“Jadi harus ada catatan, jangan nanti tiba-tiba lagi ada surat tagihan ditembuskan ke DPRD. Karena didepan kita ini ada dua pembahasan anggaran,” tutupnya.